Beban 24 Jam Bagi Guru Bersertifikasi Dihapus?


GuruGuru yang telah lulus sertifikasi memiliki kewajiban yang tidak sedikit. Mereka harus mengemban amanah mengajar paling sedikit 24 jam per minggu. Tugas ini tidaklah ringan, karena disamping mengajar guru juga harus memiliki segudang administrasi. Administrasi itu antara lain membuat silabus, RPP, program semester, program tahunan, evaluasi, dan masih banyak lagi.

Bagi guru yang bersertifikasi yang memenuhi beban mengajar maka mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Bagi guru PNS, besarnya TPG adalah setara dengan gaji pokok terakhir, sementara bagi guru tetap yayasan diatur dalam peraturan. Bagi guru yang sudah memegang sertifikasi pendidik namun tidak memenuhi beban mengajar 24 jam maka mereka tidak akan mendapatkan TPG.

Berbagai solusi supaya guru bersertifikasi tetap mendapatkan TPG tiap bulannya, karena ini akan meningkatkan kesejahteraan guru. Solusi pertama guru harus mengajar tidak hanya di satu sekolah saja jika tidak memenuhi 24 jam per minggu, namun bisa mengajar di sekolah lain yang linear. Solusi ini kurang baik diterapkan. Ini hanya menguras tenaga guru baik fisik maupun psikis. Guru harus pontang-panting dari sekolah satu ke sekolah yang lain supaya kewajiban 24 jam per minggu terpenuhi. Hasilnya, siswa kurang maksimal dalam menyerap pelajaran, karena cara dan metode mengajar guru tidak variatif. Ada lagi solusi ekuivalensi mengajar misal wali kelas, pembina ektra kurikuler, dan guru piket dihargai jam tertentu.

Dari beberapa solusi yang ditawarkan, tak semua guru terpenuhi beban 24 jam per minggunya. Namun, di sisi lain ada mata pelajaran yang tidak ada gurunya dan terpaksa harus diampu oleh guru yang kurang atau tidak kompeten di bidangnya. Misal guru matematika harus mengajar matematika kurang dari 24 jam dan mengajar prakarya karena guru prakarya tidak ada. Guru tersebut bersertifikat mata pelajaran matematika, bukan prakarya. Meskipun mengajar prakarya namun juga tidak diakui untuk mendapatkan TPG karena tidak linear dengan matematika. Hal yang seperti ini tidak adil bagi guru. Meskipun tidak diakui untuk memenuhi beban 24 jam per minggu, namun guru tersebut diharuskan membuat administrasi yang seabreg. Hal ini tidak hanya terjadi di luar Jawa saja, namun di Jawa sekolah/madrasah yang kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu juga banyak terjadi.

Ada kabar gembira bagi guru yang bersertifikasi, kini mereka sedikit bisa lega, karena mereka tidak harus dibebani mengajar 24 jam per minggu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidkan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof. Muhadjri Effendy dalam simposium pelantikan Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Jawa Timur 2016-2020 di Hotel Elmi, Surabaya seperti dikutip dari Koran-sindo.com (7/8/16) “Keharusan mengajar 24 jam itu juga banyak yang melanggar, dan itu akan saya hapus. Jadi tidak perlu harus 24 jam, mungkin cukup 12 jam. Yang lain bisa diisi dengan kegiatan selain mengajar, seperti kursus atau kegiatan lainnya. Jika perlu, siswa tidak usah kursus di tempat lain. Kursus, mengaji, dan sebagainya bisa dilakukan di sekolah,” paparnya.

Mendikbud juga akan mengurangi jumlah mata pelajaran yang harus dipelajari siswa menjadi 7 atau 8 mata pelajaran saja per minggu. Jika ini memang diterapkan tentu guru yang mengampu mata pelajaran tertentu harus tidak mengajar atau harus mengampu mata pelajaran lain. Apa ini tidak menimbulkan masalah baru? Sampai saat tulisan ini dibuat belum ada peraturan yang menyatakan mata pelajaran apa saja yang akan dihapus dan berlaku pada jenjang pendidikan apa saja.

Meskipun mata pelajaran akan berkurang, namun menurut Mendikbud kurikulum yang saat ini akan tetap dipakai. “Kurikulum yang ada akan jalan terus. Tapi kurikulum itu hanya nama (bagian luar). Bukan berarti kurikulum itu tidak penting, tapi gurunyalah yang harus ditingkatkan. Kurikulum sebaik apa pun, kalau gurunya tidak berkualitas juga akan percuma,” kata Muhadjir.

“Guru yang profesional itu tidak banyak bicara tapi mendorong siswa untuk aktif sehingga kepribadian siswa juga akan terbentuk dan mengalami langsung adanya kesulitan, kemudian guru juga bisa dinilai dalam kinerja melalui penilaian otentik, bukan dinilai dari sertifikasi dengan beban 24 jam mengajar,” katanya.

Tak hanya guru saja yang gembira dengan kabar ini. Banyak kalangan menyambut positif penghapusan beban guru bersertifikasi harus 24 jam per minggu. Salah satu yang mendukung kebijakan Mendikbud ini adalah Ketua Dewan Pendidikan Jatim (DPJ) Prof. Zainudin Maliki. Zainudin mengatakan, “Ini sangat penting. Jangan guru disandera dengan sertifikat yang pada akhirnya hanya memunculkan pabrik sertifikat. Bukan malah menggali kompetensi. Kalau mau memberi kesejahteraan guru, ya beri saja. Jangan lantas dikait-kaitkan dengan sertifikasi,” tandasnya, seperti diberitakan Radar Surabaya (Jawa Pos Group), dikutip dari Jpnn.com.

Zainudin mengusulkan dilakukannya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Setelah itu, barulah kurikulum dibenahi dengan yang terintegrasi. Maksudnya adalah keterhubungan pembelajaran dalam suatu bidang yang memungkinkan keterlibatan lebih dari satu bidang studi. Bisa jadi, ketika satu pelajaran bisa dibantu dengan guru mata pelajaran lainnya karena pelajaran yang ada terintegrasi.

Apakah janji Mendikbud untuk menghapus 24 jam beban guru yang bersertifikasi ini benar-benar nyata, atau hanya isapan jempol? Kita tunggu saja nanti.

One response

  1. Sedih, institusi sekolah diganti-ganti terus peraturannya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: