Guru Jangan Galau Biaya Sertifikasi Ditanggung Pemerintah


IMG_20160420_074920Guru adalah orang yang telah berjasa kepada bangsa untuk generasi yang lebih baik. Di tangan guru nasib bangsa ini dipertaruhkan. Keadaan generasi penerus menjadi maju atau tidak salah satunya dari guru.

Guru dikatakan profesional tidak hanya ditunjukkan dengan kinerjanya saja. Guru yang profesional juga ditunjukkan dengan adanya sertifikat pendidik yang telah dipegangnya. Guru yang profesional mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).

Bagi guru profesional yang telah mendapatkan TPG bisa menikmati hasil jerih payahnya. Dengan TPG ini diharapkan guru meningkatkan kompetensinya. Namun, bagi guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi harus bersabar. Salah satu syarat mendapatkan TPG adalah telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Bagi guru yang belum mengikuti PLPG sempat ‘galau’ dan seperti tidak bergairah untuk mendapatkan tunjangan yang meningkatkan kesejaheraan guru ini. Ini sangat beralasan karena sempat ada wacana bahwa guru yang ingin mengikuti PLPG harus membayar dengan biaya sendiri. Namun guru tidak perlu lagi mimikirkan hal itu karena pemerintah bertanggung jawab atas biaya PLPG.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), pemerintah melalui Kemendikbud akan membiayai seluruh proses sertifikasi untuk 555.467 guru. Guru yang akan dibiayai sertifikasinya tersebut merupakan guru dalam jabatan yang diangkat sebelum 31 Desember 2005, dan guru yang diangkat dalam kurun waktu 31 Desember 2005 s.d 31 Desember 2015.

Dari jumlah tersebut, diperkirakan setiap tahunnya (satu gelombang) akan ada sekitar 140 ribu guru yang mengikuti PLPG. Pelaksanaan PLPG ini akan dibagi menjadi empat gelombang, sehingga pada tahun 2019 mereka semua ditargetkan sudah tersertifikasi.

Terkait Pakta Integritas yang mencantumkan bahwa calon peserta sertifikasi guru untuk jalur Sertifikasi Guru-Pendidikan Profesi Guru (SG-PPG) harus membiayai sendiri, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata mengatakan hal tersebut akan direvisi sambil menunggu Surat Edaran dari Dirjen GTK Kemendikbud. SG-PPG dengan pembiayaan sendiri hanya diberlakukan bagi guru baru, yakni mereka yang mulai menjadi guru pada tahun 2016. Kebijakan tersebut diambil pada Senin (11/4/2016) dan sudah disepakati Rabu (13/4/2016) dengan forum rektor perguruan tinggi negeri di Universitas Negeri Jakarta.

Pranata juga menegaskan, pembebasan biaya sertifikasi guru oleh pemerintah tersebut tetap harus memperhatikan kualitas guru. Setelah mengikuti PLPG, para guru harus lulus Ujian Tulis Nasional (UTN) dengan nilai minimal 80 (dari 100). Jika dinyatakan tidak lulus UTN karena nilainya tidak mencapai 80, guru tersebut tidak bisa mengikuti PLPG untuk kedua kalinya karena PLPG hanya bisa diikuti satu kali. Namun ia tetap bisa mengikuti UTN lagi.

Kewajiban bagi guru untuk memiliki sertifikat pendidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD). UU tersebut menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional minimum harus sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: