Eksekusi Mati Dianggap Melanggar HAM, Membunuh dengan Narkoba?


Ilustrasi, foto: indoberita.com

Ilustrasi, foto: indoberita.com

Hari Minggu (18/01/15) adalah hari yang sangat bersejarah bagi enam orang terpidana mati karena kasus narkoba. Lima orang warga negara (WN) asing dan satu orang warga negara Indonesia (WNI). Kelima terpidana mati WN asing tersebut adalah Marco Archer Cardoso Mareira (53 tahun) warga negara (WN) Brasil, Daniel Enemua (38 tahun), WN Nigeria, Ang Kim Soe (62 tahun) WN Belanda, Namaona Dennis (48 tahun ) WN Malawi, dan Tran Thi Hanh (37 tahun) WN Vietnam. Sementara satu orang WNI adalah Rani Andriani alias Melisa Aprilia. Lima orang dieksekusi di LP Nusakambangan Cilacap dan satu orang (Tran Thi Hanh) dieksekusi di Boyolali, Jawa Tengah.

Pro dan kontra mewarnai eksekusi mati keenam terpidana mati kasus narkoba ini. Meskipun demikian, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terpengaruh dengan berbagai isu, terutama yang kontra. Mereka yang terpidana mati ini grasinya ditolak oleh Jokowi pada 30 Desember 2014.

Pada saat Jokowi berkampanye pada pencalonan presiden tak sedikit yang meragukan kinerjanya. Mereka yang meragukan kinerja Jokowi ini beranggapan bahwa Jokowi kurang tegas terhadap WNA yang memiliki kasus hukum di Indonesia. Namun, dengan dieksekusi kelima WNA tersebut telah terbukti bahwa Jokowi tidak selemah yang mereka duga selama ini.

“Memang negara kita sekarang ini posisinya masuk dalam darurat narkoba. Sebanyak 50 orang mati karena narkoba setiap hari,” kata Jokowi saat meresmikan Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa, 20 Januari 2014, seperti dikutip dari Viva (20/01/15).

Beberapa sumber yang saya terima menyebutkan bahwa Indonesia dikecam sejumlah negara karena telah mengeksekusi enam terpidana mati kasus narkoba, termasuk lima WNA. Brasil dan Belanda menarik pulang duta besarnya. Nigeria memanggil duta besar Indonesia. Australia juga akan menarik duta besarnya jika Indonesia berani mengeksekusi warganya termasuk Myuran Sukumaran dan Andrew Chan karena kasus narkoba dengan sebutan Bali Nine. Namun Jokowi tak bergeming meskipun banyak tekanan dari luar. Jokowi mengatakan bukan presiden yang menjatuhkan vonis hukuman mati, tapi pengadilan.

Saya sendiri termasuk orang yang kurang setuju dengan pidana mati, namun dalam kasus yang ini saya sependapat dengan Jokowi. Mereka yang mengatakan bahwa Jokowi melanggar hak asasi manusia (HAM) adalah orang yang tidak mengerti tentang kelangsungan dan integritas bangsa ini.

Saya tidak setuju eksekusi mati jika kasusnya tidak mengakibatkan hancurnya bangsa ini. Contoh orang yang dieksekusi mati karena membela diri saat akan dibunuh atau diperkosa. Ini pernah terjadi pada TKW kita yang dihukum mati karena membunuh majikan yang akan memperkosanya. Jadi tidak setiap yang membunuh juga harus dibalas dengan hukuman mati. Harus dilihat kasusnya seperti apa dulu. Namun jika kasus narkoba yang berat yang bisa hancur negara ini baru saya setuju dengan hukuman mati bagi pengedar atau bandar narkoba kelas kakap.

Jika generasi muda sudah dirusak dengan narkoba, maka rusaklah bangsa ini di masa yang akan datang. Generasi muda adalah penerus bangsa dan ini adalah aset bangsa yang tak ternilai harganya. Tak sedikit anak muda yang berpotensi besar terhadap bangsa ini hancur masa depannya, bahkan meninggal sia-sia karena narkoba.

Kebanyakan yang terpidana mati adalah WNA. Ini berarti Indonesia adalah pasar yang sangat menggiurkan bagi mereka yang akan mengedarkan narkoba di negeri ini. Jangan sampai negara yang telah merdeka 69 tahun ini menjadi surga bagi pengedar dan pecandu narkoba.

Maraknya WNA yang mengedarkan narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa ini sejatinya telah dijajah oleh bangsa lain. Jika pada jaman dahulu kita dijajah bangsa lain dengan mengeksploitasi hasil bumi ini secara langsung, maka sekarang tidak demikian. Generasi muda yang dihancurkan. Salah satu caranya menghancurkan generasi muda adalah dengan narkoba. Jika sudah hancur, maka mudahlah menguasai seluruh aset bangsa ini.

Hancurnya generasi muda tidak serta-merta, namun butuh waktu yang lama. Hancurnya generasi muda kemudian merambah pada mental para pejabat dan penegak hukum kita. Diharapkan para pengedar narkoba adalah para penegak hukum dihancurkan dulu, dengan demikian mudah untuk menguasai yang lain. Hukum adalah payung keamanan yang sangat penting dalam semua bidang. Jika hukum bisa ditumbangkan maka hancurlah negeri ni.

Mereka yang teriak-teriak atas nama HAM bahwa eksekusi mati itu melanggar HAM, apakah tidak tidak bisa berfikir secara jernih? Mengedarkan narkoba itu apakah bukan melanggar HAM? Dengan satu kilogram heroin, kokai, putau, dll bisa membunuh ratusan ribu bahkan jutaan generasi muda yang sangat potensial. Apa pengedarnya juga tidak melanggar HAM?

Mereka yang berteriak-teriak atas nama HAM karena ada kepentingan dibalik teriakannya. Bisa jadi para sponsor pengedar atau bandar narkoba. Mereka ini tidak akan berteriak atas nama HAM jika tidak ada untungnya. Kalau tidak ada imbalan kenapa harus repot dan capek berteriak?

Coba seandainya mereka yang berteriak atas nama HAM ini pada posisi salah satu anggota keluarga mereka yang hancur masa depannya karena narkoba. Tidak hanya masa depannya yang hancur, bahkan mati konyol karena narkoba. Apakah mereka juga akan teriak eksekusi mati bagi kasus narkoba itu melanggar HAM? Lebih baik mati satu ditanggung oleh pengedar atau bandar narkoba dari pada jutaan generasi muda yang potensial ini mati konyol karena narkoba.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: