Mengapa Peraturan Pemerintah Melegalkan Aborsi?


Ilustrasi, foto: sinarharapan.co

Ilustrasi, foto: sinarharapan.co

Aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan dengan disengaja. Aborsi dilakukan karena janin yang dikandung oleh seorang perempuan karena alasan tertentu maka tidak diinginkannya. Tindakan aborsi dapat membahayakan bagi ibu yang hamil maupun janin yang dikandungnya.

Tindakan aborsi di beberapa negara dilegalkan meskipun bukan alasan medis seperti karena usia ibu hamil dan kesehatan ibu hamil. Namun, ada juga negara yang tidak melegalkan aborsi karena hal ini menentang kodrat Yang Maha Kuasa.

Pada tanggal 21 Juli 2014, Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengejutkan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 ini tentang Kesehatan Reproduksi. Yang menjadi pro dan kontra dari PP ini adalah Pemerintah melegalkan tindakan aborsi.

Pada pasal 31, tindakan aborsi bisa dilakukan karena alasan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Tindakan aborsi akibat perkosaan tersebut hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Yang membuat kontra dari pasal ini adalah tindakan aborsi karena alasan pemerkosaan. Pasal ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh ada remaja yang hamil di luar nikah. Yang menghamili juga masih remaja yang belum berpenghasilan, bahkan mungkin masih bersekolah. Pada hal mereka melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka. Namun, setelah remaja perempuan hamil, karena janin yang dikandungnya tidak diinginkan akhirnya melakukan tindakan aborsi.

Remaja perempuan tersebut bisa berdalih jika ia hamil karena korban pemerkosaan dan pria yang menghamili tidak diketahui rimbanya. Apa hal ini juga bisa dikategorikan sebagai korban pemerkosaan? Korban pemerkosaan terjadi bukan karena hubungan seksual atas dasar suka sama suka. Korban pemerkosaan terjadi jika pihak perempuan tidak menginginkan hubungan seksual.

Menurut saya, pasal ini bisa disalahgunakan. Tidak adanya legalitas aborsi saja tindakan aborsi banyak dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, apa lagi didukung dengan adanya peraturan. Meskipun pemerintah berdalih PP tersebut akan melindungi kaum perempuan, namun menurut saya ini justru malah membuat perempuan menjadi objek pelecehan seksual.

Memang tindakan aborsi bisa dilakukan dengan syarat tertentu. Tindakan aborsi yang dilegalkan karena alasan indikasi kedaruratan medis, seperti yang tercantum dalam pasal 32. Indikasi kedaruratan medis yang dimaksud karena kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Penanganan indikasi kedaruratan medis tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan standar. Pasal 33 menjelaskan bahwa penentuan adanya indikasi kedaruratan medis tersebut harus dilakukanoleh tim kelayakan aborsi. Tim yang melakukan aborsi paling sedikit terdiri dari dua orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim tersebut harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim tersebut membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

Bagimana membuktikan bahwa aborsi bisa dilakukan karena tindakan pemerkosaan? Menurut pasal 34, indikasi adanya pemerkosaan harus dapat dibuktikan dengan cara usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Siapa yang berhak atas penyelenggaraan aborsi? Menurut pasal 35 aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar. Aborsi juga harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat. Aborsi dilakukan atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan, dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, tidak diskriminatif, dan tidak mengutamakan imbalan materi.

Jika wanita yang akan aborsi tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan. Pasal ini juga bisa disalahgunakan oleh keluarga perempuan yang hamil di luar nikah, meskipun bukan karena korban pemerkosaan. Dengan dalih inilah pihak keluarga bisa mengajukan supaya anak perempuannya melakukan aborsi, pada hal anaknya mungkin tidak mau melakukan karena alasan tertentu.

Dokter yang melakukan aborsi tidak boleh sembarangan dokter. Menurut pasal 36 dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Dokter yang melakukan aborsi bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.

Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling, hal ini sesuai dengan pasal 37. Konseling meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.

Konseling pra tindakan dilakukan dengan tujuan: menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi; menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang; menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya; membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

Konseling pasca tindakan dilakukan dengan tujuan: mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi; membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi; menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Bagaimana menurut pendapat Anda tentang Peraturan Pemerintah ini? Bagaimanapun aborsi adalah membunuh nyawa yang tidak berdosa.

Iklan

One response

  1. Aborsi adalah pembunuhan.
    Yang bisa membenarkan aborsi hanya jika ada keadaan medis, di mana nyawa ibu terancam (jika aborsi tidak dilakukan).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: